Podcast menjadi salah satu media baru, dimana podcast menjadi sumber alternatif pilihan dalam mencari dan mendapatkan suatu informasi berita maupun hiburan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan politik pemilik modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam bidang ekonomi maupun politik. Hal tersebut sesuai dengan target sasaran Pinter Politik di kategori umur yang sama, yaitu generasi milenial. Dalam kognisi sosial diketahui bahwa wartawan yang menulis berita kampanye politik partai PERINDO bekerja sesuai dengan ideologi, intruksi dan kepentingan pemilik modal. Yang terakhir para guru bahasa Indonesia disarankan dapat mencermati hasil penelitian ini untuk memperoleh masukan pengayaan bahan ajar untuk memperkaya pengetahuan siswa dan meningkatkan keterampilan berbahasa siswa sesuai kaidah bahasa khususnya yang berkaitan dengan retorika dan struktur paparan dalam retorika. Politik luar-negeri Indonesia bebas aktif diabdikan untuk kepentingan nasional Indonesia yang berarti bahwa bangsa Indonesia melakukan politik jenis ini untuk tercapainya cita-cita nasional Indonesia. Politik luar negeri adalah sintesa dari pengejawantahan tujuan dan kemampuan atau kapabilitas nasional. LSM percaya bahwa penyebaran pendidikan demokrasi termasuk kontrol demokratis dalam kebijakan luar negeri akan memberdayakan opini publik dunia. Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebaran berita politik di Sinjai TV dan mengkategorisasi (1) penyajian berita politik redaksi Sinjai TV (2) posisi Sinjai TV dalam pertarungan kekuatan politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meguraikan tentang bagaimana preferensi mahasiswa prodi ilmu politik uin raden fatah palembang dalam memilih sumber-sumber berita politik di media sosial dan efek yang ditimbulkan media sosial sebagai sarana mencari informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana strategi dalam penyajian acara berita politik di podcast Spotify dalam upaya pemahaman pesan terhadap audience. Bagi para peneliti bahasa Indonesia disarankan agar melakukan penelitian serupa sebagai upaya untuk memperkaya khasanah semantik bahasa Indonesia. Secara praktis hasil penelitian ini hendaknya dapat dipergunakan untuk menambah khasanah kajian bahasa. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Tidak hanya dengan konferensi dan perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda, Indonesia turut membawa isu kemerdekaannya ke forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Conefo merupakan tandingan terhada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal tersebut berbeda dengan hasil resolusi dari Majelis Umum PBB yang hanya bersifat rekomendatif walaupun telah diputuskan oleh semua negara. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Tidak dapat dibantah lagi, bahwa negara Indonesia menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ialah inti-inti dalam hubungan luar negeri dari suatu negara. Di tahun 1948 silam, Mohammad Hatta mengarahkan konsep tersebut ke jalur politik luar negeri yang pragmatis, bukan secara non-blok. Artikel tersebut berjudul “Terseret Kasus Romy, Menag: Demi Allah Saya Cuma Kebagian Sedikit, Itupun Belum Saya Gunakan Uangnya”. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain: 31 kesalahan dalam pemenggalan kata, 13 kesalahan penulisan huruf besar, 43 kesalahan pemakaian tanda titik, 21 kesalahan pemakaian tanda koma, dan 28 kesalahan pemakaian tanda hubung. Dalam sidang tersebut menghasilkan 24 ketetapan yang salah satu diantaranya berisi tentang penegasan kembali kebijakan politik luar negri Republik Indonesia, yaitu Ketetapan MPRS No. Namun, kali ini kelompok penasihat itu kembali menegaskan bahwa teori tersebut tidak bisa diabaikan. Makna bebas aktif ini adalah meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara lainnya. A. Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia 1. Makna kebijakan politik luar negeri indonesia Beberapa ketetentuan mengenai kebijaksanaan politik luar negeri menurut UU nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri Indonesia  Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya , lembaga Negara , badan usaha , organisasi politik , organisasi masyarakat , lembaga swadaya masyarakat , dan warga Negara Indonesia .

2) Mendeskripsikan makna eufemisme yang terdapat pada berita politik Surat kabar Kompas, Jawa Pos, dan Solopos. Sumber data dalam penelitian ini adalah berita politik di surat kabar Kompas, Jawa Pos, dan Solopos. Tujuan penelitian ini adalah (1)Mendeskripsikan bentuk dan eufemisme yang terdapat pada berita politik dalam Surat kabar Kompas, Jawa Pos, dan Solopos. Secara keseluruhan data yang ditemukan sebanyak 47 data yang termasuk bentuk idiom. Bentuk penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan didukung dengan pengambilan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Politik Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Kejadian boombardir Rusia ke Ukraina setelah kunjungan Jokowi, dianggap Jerry, menjadi gambaran tentang sosok kepala pemerintahan yang tak mengerti geo politik dan faktor konflik Rusia-Ukraina. Penelitian ini bermaksud menggambarkan kejadian atau fakta yang terdapat pada suatu objek penelitian dengan cara melakukan wawancara yang dibandingkan dengan data pendukung yang didapatkan dengan menyebar kuosioner. Penelitian serupa sangat diperlukan karena penelitian ini lebih menilik retorika dari segi struktur paparan saja. Upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan sepanjang kondisi-kondisi untuk dapat melaksanakannya memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata, terbukanya wilayah yang aman, tersedianya saran yang diperlukan termasuk dana, dan sebagainya.