Pidato Hatta dibuat sebagai respons atas konflik yang saat itu terjadi antara blok Barat yang berhaluan liberal kapitalis (Amerika Serikat) dan Timur yang berhaluan komunis (Cina, Uni Soviet) setelah Perang Dunia II. Saat itll, negara-negara di kawasan tersebut mengalarni kekalahan perang dan kondisi ekonominya han cur, Berdasarkan alasan bahwa Eropa yang hancur dapat dengan mudah dipenganthi oleh Uni Soviet dengan komunismenya, maka AS memlltuskan membantu pemulihan ekonomi negara-negara tersebut melalui Marshall Plan, Keterlibatan AS di Eropa terus berlanjut selama Perang Dingin. Bahkan ketika Uni Eropa terbentuk dan mengalami kemajllan pesat seperti keanggotaannya meluas ke negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah, peran dan penganthnya makin besar baik secara ekonomi mauplill politik, dan Uni Eropa diperhitungkan sebagai saJah satu aktor ekonomi barn yang bisa mengambil bagian sebagai salah satn kekuatan ekonomi dllnia, hubungan AS dengan Uni Eropa tetap teljalin. Hubungan AS sebagai negara superpower dan pemenang dalam Perang Dingin dengan Uni Eropa semakin senus ketika kedua belah pihak menandatangani New Transallanlh: A! Tulisan ini juga menjelaskan tentang faktor-faktor penentu yang membantu administrasi Obama berhasil dalam mencapai perwujudan konsolidasi perdamaian antara pemerintah Kolombia dengan FARC.

Dan juga menempuh dengan caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh krisis kemanusiaan di Myanmar serta keterlibatan secara aktif pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo di dalam upaya penyelesaian krisis tersebut. Untuk memfokuskan pembahasan, peneliti mengkhusus kajian pada bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia era pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap isu Rohingya dan bagaimana Indonesia era pemerintahan Presiden Joko Widodo menerjemahkan prinsip bebas-aktif di dalam kebijakan luar negeri dalam merespon isu Rohingya. Efendi, Tonny Dian (2017) Memahami Politik Luar Negeri Era Susilo Bambang Yudhoyono secara Komprehensif. Kedua, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya menggambarkan bagaimana pemerintah Jokowi menerjemahkan prinsip bebas-aktif, yaitu dengan tidak bergantung kepada kepentingan negara-negara the big power dalam dinamika konflik di Myanmar. Dari proses riset yang dilakukan, ditemukan beberapa fakta, bahwa: Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal, meliputi: 1) national interest, tercermin dari dorongan masyarakat muslim Indonesia agar pemerintah Indonesia menyelesaian konflik dan melindungi etnis muslim Rohingya; 2) kepentingan nasional, yang menjadikan konflik Rohingya sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kepercayaan internasional; 3) proteksi negara, untuk mengantisipasi ancaman dan implikasi yang dihasilkan oleh konflik, baik dalam aspek teritorial security maupun ekonomi; 4) ujian kredibiltas ASEAN, yang selama ini dianggap lemah, sehingga memaksa Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEAN turun tangan; 5) tekanan internasional terhadap negara-negara kawasan atas apa yang terjadi di Myanmar, menjadi faktor yang juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia; 6) faktor pengambil keputusan, yaitu pertimbangan rasional seorang Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang berkarakter populis dan berlatar belakang pengusaha.

Handy Dwi Prasetyo, Handy (2017) POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MEMBANTU PROSES PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN (2011-2016). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kedaulatan maritim menjadi salah satu isu yang semakin penting dalam Perumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia. AMAL, MUH AINUL (2021) PERSAINGAN AMERIKA SERIKAT – RRT KEPADA INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI BEBAS-AKTIF. Tulisan ini dilatar belakangi sikap Indonesia dalam melihat fenomena multi konflik di Afghanistan selama kurun waktu enam puluh tahun terakhir yang disebabkan oleh kepentingan ideologi dan sumber daya alam negara Super Power seperti Rusia dan Amerika Serikat serta kepentingan kelompok Taliban yang yang ingin menerapkan paham radikal yang pada akhirnya dipandang sebagai sebuah masalah serius, baik dalam tingkat regional maupun internasional. Selama masa kepemimpinannya, politik Iuar negeri Indonesia juga mengalami perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran tahun 2015-2018. Hubungan antara Arab Saudi dan Iran yang selalu diwarnai dengan ketegangan dan konflik tentunya membutuhkan strategi dari Arab Saudi sebagai upaya memenangkan persainganya dengan Iran. Kontribusi Amerika Serikat dalam proses perdamaian antara pemerintah Kolombia dengan FARC ini dianalisis melalui lensa teori resolusi konflik yaitu peacemaking dan peacebuilding.

Dari awal terbentuknya hubungan antara kedua negara, Amerika Serikat menerapkan kebijakan pemberian bantuan asing seperti bantuan dana, teknis maupun militer terhadap pemerintah Kolombia yang umumnya digunakan untuk mencapai resolusi konflik dengan musuh terutama kelompok-kelompok pemberontak seperti FARC. Facebook memperluas fitur beranda minim konten politik ke 75 negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, isu dalam sistem internasional juga memainkan peran besar dalam Politik Internasional. Media cetak seperti surat khabar juga tidak terlepas daripada menyiarkan pelbagai judul berita yang menarik. Teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah telaah Pustaka yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, surat kabar harian, yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Politik luar negeri indonesia adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Meskipun diperlukan energi yang cukup besar dalam usaha tersebut, bukan satu hal yang tidak mungkin untuk menjelaskan politik luar negeri Indonesia secara komprehensif. Upaya dan langkah pemerintah Indonesia adalah dengan bersikap moderat dan tidak setengah hati dalam merealisasikan kebijakan luar negeri melalui komitmen tinggi dan konsisten memperjuangkan penyelesaian konflik di Myanmar secara menyeluruh.